Prosedur Penyusunan Pada Transaksi Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor

Abstract

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti prosedur penyusunan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan proses penyusunan belanja daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta ingin mengetahui bagaimana pengalokasian dananya.

Hasil Pembahasan menunjukan bahwa prosedur dalam proses transaksi belanja daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2020 yaitu tentang Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan dana alokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan ruang Kota bogor disalurkan kepada masyarakat contohnya di kecamatan bogor tengah karena memiliki anggaran yang lebih besar dari kecamatan lainnya.